Sterilnews.com- Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, yakin bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mewujudkan pemekaran wilayah untuk Bogor Barat dan Bogor Timur.
Ini menjadi fokus untuk Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat, dan tahapan selanjutnya adalah di tingkat pusat. Namun, kendala utama adalah moratorium pemekaran yang belum dicabut.
Pemekaran wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur telah menjadi keinginan tokoh dan masyarakat setempat yang sudah lama diusulkan.
Dan kini, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, meyakini bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mewujudkan hal tersebut.
Menurut Rudy, tahapan di tingkat Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat sudah selesai, dan fokus selanjutnya adalah di tingkat pusat.
Namun, meskipun ada keyakinan dari Rudy, kendala utama yang masih ada adalah moratorium pemekaran yang belum dicabut.
Sehingga, salah satu cara agar pemekaran wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur bisa diwujudkan adalah melalui Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan Presiden RI periode 2024-2029, dan kuncinya adalah mencabut moratorium.
Sebuah langkah yang besar dan tak mudah, namun jika berhasil mengatasi kendala tersebut, maka pemekaran wilayah bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat setempat.
Hal ini bisa meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, Rudy Susmanto berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan pemekaran wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Pemekaran wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur menjadi harapan bagi masyarakat setempat dan mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.
Namun, kendala utamanya adalah moratorium pemekaran yang belum dicabut, sehingga Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan Presiden RI periode 2024-2029, dan kuncinya adalah mencabut moratorium.
Jika berhasil, pemekaran wilayah bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat setempat, meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut.