Sterilnews.com - Kontroversi yang melibatkan Pondok Pesantren Al-Zaytun telah menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Dalam sebuah pernyataan, Muhadjir menekankan perlunya penanganan yang hati-hati terhadap masalah ini karena sifatnya yang sensitif dan kompleks serta melibatkan banyak orang.
Muhadjir menyatakan bahwa argumen dari pihak Pondok Pesantren Al-Zaytun dan masukan dari pihak luar harus diperhatikan secara serius. Pemerintah berencana untuk meminta keterangan lebih lanjut dari Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Namun, Muhadjir tidak memberikan rincian mengenai langkah selanjutnya dalam menangani kontroversi mengenai ajaran agama di Pondok Pesantren Al-Zaytun. Dia menjelaskan bahwa masalah ini saat ini tidak berada dalam ranah kewenangannya, sehingga dia tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut dan akan menunggu perkembangan selanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, menyampaikan bahwa MUI sedang mengkaji rekomendasi pencabutan izin Pondok Pesantren Al-Zaytun yang diduga menyimpang dari ajaran agama. Rekomendasi tersebut sedang dalam proses analisis.
Ikhsan juga mengungkapkan bahwa Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, dapat menghadapi proses hukum. Selain itu, pilihan untuk mengganti pengurus dan memberikan pembinaan kepada santri dan pegawai yang bekerja di Al-Zaytun sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan MUI.
Kontroversi di Pondok Pesantren Al-Zaytun sebelumnya telah memicu unjuk rasa oleh Forum Indramayu Menggugat pada tanggal 15 Juni yang lalu. Mereka menuntut tindakan tegas dari MUI dan Kemenag dalam mengusut dugaan penyimpangan ajaran di Al-Zaytun.